Semarang, NU Online Jateng
Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen mengusulkan integrasi antara aplikasi umum pemerintah pusat dengan yang dimiliki pemerintah daerah. Usulan itu dia sampaikan saat menghadiri rapat Inventarisasi Materi Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Digital dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berlangsung secara virtual.
"Kalau kita mau menjabarkan, biasanya ini terkait dengan perizinan. Terkadang dari pemerintah pusat sudah menginformasikan seperti A memutuskan, tapi di aplikasi belum dibarengi dengan pemutakhiran aplikasi," ungkap kiai muda yang akrab disapa Gus Yasin yang mengikuti rapat virtual di Rumah Dinas Rinjani, Semarang.
Kepada NU Online Jateng, Kamis (3/2) Taj Yasin menerangkan contoh beberapa perizinan di Jawa Tengah yang menemui kendala lantaran aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah belum sinkron dengan pusat antara lain terkait perizinan sektor pendidikan, sektor koperasi, dan sektor usaha.
Wagub juga menyampaikan berbagai upaya digitalisasi pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Antara lain, aduan masyarakat difasilitasi dengan kanal aduan Lapor Gub. Kanal tersebut dapat diakses melalui website, hotline, dan media sosial yang meliputi facebook, instagram, twitter, whatsapp, dan youtube. Dia sebut selama periode Januari 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima sebanyak 1.972 aduan.
"Kanal aduan masyarakat Lapor Gub ada nomor telepon, ada nomor whatsapp, ada sms. Ini semua ada dan paling banyak ternyata masyarakat melapor yang pertama lewat whatsapp. Maka, nomor ini artinya apa? masyarakat kita sudah banyak mengetahui nomor yang disampaikan (pemerintah) ke masyarakat," jelasnya.
Bagi masyarakat yang memiliki usaha, untuk memudahkan akses pasarnya, Gubernur Ganjar Pranowo menyediakan kanal instagram pribadinya dengan tajuk Lapak Ganjar. Di samping itu, difasilitasi pula dengan aplikasi Blangkon Jateng. Blangkon Jateng merupakan aplikasi pengadaan langsung barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dikhususkan bagi produk Usaha Kecil Menengah (UKM).
Pelaku UKM yang butuh meningkatkan keahliannya, lanjutnya, diberikan fasilitas kursus online, UMKM Center Coworking Space dan belajar digital marketing yang bekerja sama dengan salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Masih banyak lagi layanan digital yang sudah dihadirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Semua layanan digital yang diberikan kata Gus Yasin, akan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Teknologi memungkinkan terwujudnya pelayanan yang mudah, murah, cepat dan tuntas. Di samping itu, memungkinkan pula bagi masyarakat untuk mengawasi.
"Perlu saya sampaikan di sini, bahwa pemerintahan yang bersih itu pemerintahan yang bisa diawasi oleh bukan hanya di (internal) pemerintahan saja, tetapi juga oleh masyarakat," pungkasnya.
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
Editor: M Ngisom Al-Barony
