Semarang, NU Online Jateng
Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Semarang menyayangkan proses perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Abdur Rahman Ketua PC GP Ansor di kota lunpia menilai proses rekrutmen berbasis komputer atau computer assisted test (CAT) tidak transparan.
"Terkait proses yang dilalui dalam seleksi Panwascam, saya merasa ini ada sesuatu yang kurang transparan," kata Abdur Rahman dalam jumpa pers yang digelar Rabu (19/10) di Tanam Cafe, Mugassari Semarang didampingi Ketua Lembaga Studi Demokrasi dan Pemilu (LSDP) Ansor Kota Semarang Zulfikar.
Dia jelaskan, tes tertulis yang dilakukan dengan CAT tidak seperti test CAT bagi calon pegawai aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang nilainya bisa muncul seketika dan hasilnya bisa diketahui oleh seluruh peserta seleksi maupun publik.
"Kemarin, pada waktu seleksi Panwascam itu model CAT tapi kok malah Closed (tertutup) yang tahu nilainya hanya panitia, peserta dan Pengeran (Allah Yang Maha Tahu,-red) yang tahu," tukasnya.
Abdur Rahman merasa harapan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi pesta demokrasi yang jujur, adil (Jurdil), dan transparan diragukan lantaran proses seleksi tertulis terhadap Panwascam yang dilaksanakan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak yang bertugas mengawasi jalannya gelaran politik tersebut kurang transparan.
"Ini proses awal waktu pemilihan Panwascam kok belum ada transparan, kenapa? Karena Bawaslu menyampaikan dalam pidato (siaran pers)nya bahwa kita akan komitmen akan mengawal pemilu yang jurdil tapi dalam seleksi panwascam ini kami rasa kurang," urainya.
Ketua LSDP Ansor Kota Semarang Zulfikar meaambahkan, karena proses tersebut sudah berjalan namun tidak memenuhi kaidah-kaidah integritas yang dikampayekan dan didukung oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
"Kami berharap proses ini dievaluasi ulang karena anggaran yang digunakan untuk membuat sistem CAT itu ada," ujarnya.
Namun lanjutnya, pada praktiknya sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana lazimnya. "Untuk menjaga tingkat kepercayaan kepada Bawaslu kami mohon seluruh proses yang bisa menimbulkan kecurigaan publik itu dievaluasi ulang. Biarkan publik mengetahui, kalau perlu waktunya realtime karena itu mudah," ujarnya.
Apalagi menurutnya, jumlah pendaftar calon Panwascam tidak sebanyak ASN dan P3K. Hanya pada kisaran 300 peserta tidak mencapai ribuan dan jutaan. "Tergantung iktikad baik dari Bawaslu Jawa Tengah apakah ingin membuat pemilu yang berintegritas atau tidak?," pungkasnya.
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
