Semarang, NU Online Jateng
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melakukan verifikasi dan validasi kepada Pengurus Ranting dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Indonesia, mulai bulan ini atau Mei 2023.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, tim verifikasi dan validasi dari PBNU sudah dibentuk dan akan segera bekerja. Menurutnya, verifikasi dan validasi merupakan amanat dari keputusan Konferensi Besar (Konbes) NU di Jakarta pada 21 Mei 2022.
"PBNU sudah terlambat 1 tahun dalam menjalankan keputusan Konbes Tahun 2022 di Jakarta. Maka pada tahun 2023 ini mulai tancap gas diawali dengan verifikasi faktual tentang keberadaan MWC dan Ranting se-Indonesia, khususnya di 9 PWNU," ujarnya di acara Halal Bihalal Nasional di Kampus UIN Walisongo Semarang, Ahad (14/5/2023) lalu.
Gus Yahya menyampaikan permohonan maaf karena proses verifikasi dan validasi untuk kepengurusan NU di tingkat paling bawah itu tertunda. Sebab selama setahun kemarin, PBNU sibuk mempersiapkan rangkaian agenda menyambut usia 1 abad NU.
"Verifikasi faktual sebagai upaya memastikan bahwa kepurusan yang dilaporkan memang benar adanya, kami tidak cukup menerima informasi dari cabang tapi betul-betul kita pastikan antara yang dilaporkan dengan kondisi riil di lapangan memang betul," tegasnya.
Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalilib Leteh Rembang itu kemudian menjelaskan pentingnya PBNU melakukan verifikasi kepada kepengurusan ranting dan MWCNU se-Indonesia. Salah satu di antaranya karena selama ini hanya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang mengerti tentang aktivitas pengurus ranting dan MWCNU.
"Semua surat keputusan untuk kepengurusan MWCNU dan ranting pun diterbitkan oleh PCNU. Kemudian tidak ada kewajiban memberikan tembusan kepada PWNU dan PBNU. Sehingga PWNU dan PBNU tidak tahu apa-apa (tentang MWCNU dan ranting). Pokoknya selama ini ya terima saja sengaku-ngakunya pengurus cabang," ucapnya.
Menurut Gus Yahya, verifikasi dan validasi itu bertujuan agar PBNU bisa mengecek keabsahan kepengurusan di tingkat ranting dan MWC. Selain itu, melalui verifikasi dan validasi ini, PBNU akan tahu PCNU setempat bisa dipercaya atau tidak.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah HM Muzamil mengatakan, penilaian kinerja organisasi atau verifikasi faktual sebenarnya sudah diputuskan pada Konbes tahun 2017 di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB).
"PWNU Jateng telah menerima surat edaran dari PBNU agar PWNU, PCNU, MWCNU dan Ranting NU menjalankan keputusan Konferensi Besar (Konbes) NU bulan Mei 2022," ujarnya.
Disampaikan, keputusan Konbes NU tersebut berlaku mulai bulan Mei 2023. Jadi ada masa transisi telah satu tahun. Ada 19 Peraturan Perkumpulan NU yang wajib ditindaklanjuti oleh para pengurus NU di semua tingkatan.
"Tentang penilaian kinerja, berdasarkan surat edaran PBNU, PBNU membentuk Tim Pelaksana Pengukuran Kinerja terhadap MWCNU dan PWNU Jateng diberikan tugas untuk menilai kinerja Pengurus Ranting NU se-Jawa Tengah terhitung mulai Mei 2023," terangnya.
Dikatakan, untuk kesiapan tim penilai, pihaknya sudah menggelar rapat pleno pada Senin (1/5/2023) di Kantor PWNU Jl Dr Cipto 180 Semarang guna melaksanakan keputusan Konbes tersebut. "Dampak dari keluarnya edaran PBNU tentang penilaian kinerja, semua PCNU yang akan konferensi bulan Mei 2023 dan seterusnya harus mengikuti penilaian kinerja terlebih dahulu," pungkasnya.
Penulis: M Ngisom Al-Barony
