Jakarta, NU Online Jateng
Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) atau Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama, dalam rilis yang diterima NU Online Jateng, Jumat (11/12), memaparkan data yang dikumpulkan RMI sampai tanggal 8 Desember 2020, tercatat ada 207 Masyayikh (Kiai dan Nyai) yang wafat selama masa pandemi dan kasus Covid-19 paling tidak ditemukan di 110 pesantren.
“Ancaman terhadap pesantren dan kiai berarti ancaman terhadap kelangsungan pendidikan agama dan karakter bangsa Indonesia,” terang Ketua PP RMINU KH Abdul Ghofarrozin (Gus Rozin).
Untuk itu, Gus Rozin meminta negara untuk hadir secara lebih serius dengan pola penanganan terpadu. Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menjadi lokomotif dengan menggandeng Kementerian Agama, Pemerintah Daerah setempat, dan ulama atau lembaga keagamaan yang otoritatif.
“Secara teknis, penanganan terpadu dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan team task force untuk penanganan Covid-19 di pesantren mulai tingkat pusat sampai kabupaten atau kota. RMI sendiri siap menjadi partner strategis terutama terkait koordinasi dan komunikasi dengan pesantren,” kata dia.
Gus Rozin juga menilai, negara belum mampu hadir secara optimal. Di antara indikatornya antara lain tidak optimalnya kordinasi antar dinas atau kementerian terkait penanganan Covid-19 di pesantren terbatasnya informasi dan edukasi tentang Covid-19 bagi pesantren, komunikasi publik yang tidak berpihak kepada pesantren khususnya jika ada klaster pesantren, dan di beberapa daerah pesantren sulit mengakses swab PCR test.
Lebih lanjut dijelaskan Gus Rozin, terkait dengan penanganan dengan pendekatan terpadu ini harus diawali sejak proses pencegahan dengan edukasi protokol kesehatan sampai penanganan jika ada kasus paparan Covid-19 di pesantren.
“Jika ada kasus Covid-19, pesantren sangat membutuhkan pendampingan agar dapat mengambil keputusan yang tepat terkait keselamatan santri dan para pengasuhnya,” ungkap Pengasuh Pesantren Maslakul Huda Pati itu.
Selanjutnya, pesantren juga membutuhkan akses ke dokter dan fasilitas kesehatan, kepastian swab PCR test dan dukungan ruang isolasi atau karantina yang layak. Arus informasi publik terkait pemberitaan klaster pesantren perlu dikelola dengan baik dan berpihak pada pesantren.
“Tujuannya agar pesantren tidak terpuruk selama dan pasca masa pandemi akibat stigmatisasi Covid-19,” harap dia.
Penulis: Ajie Najmuddin
Editor: M Ngisom Al-Barony
