Ancam Eksistensi Madin, PCNU Purworejo Tolak 5 Hari Sekolah

Purworejo, NU Online Jateng

Rencana penerapan lima hari sekolah untuk jenjang pendidikan tingkat SD dan SMP di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dinilai memberikan sejumlah dampak negatif atau madharat terhadap anak didik.

 

Penilaian tersebut dibeberkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purworejo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Kamis (17/07/2025). Dalam kesempatan tersebut, PCNU diundang bersama PD Muhammadiyah serta KONI Kabupaten Purworejo.

 

Ketua PCNU Purworejo, KH Muhammad Haekal, menyebut bahwa lima hari sekolah berpotensi menjadi ancaman bagi eksistensi Madrasah Diniyah (Madin) atau lembaga pendidikan keagamaan non formal yang ada di Purworejo.

 

“Kami telah melakukan kajian secara komprehensif terkait dampak kebijakan tersebut. Selain mengancam eksistensi madin, potensi gangguan psikologi terhadap anak didik karena terlalu lelah,” terangnya, seperi dikutip nupurworejo.com.

 

Selain itu, sambung Haekal, PCNU menilai bahwa dasar hukum kebijakan lima hari sekolah juga lemah. Dikatakannya, Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 memang mengatur 5 hari sekolah. Tetapi,

Perpres nomer 87 tahun 2017 memberikan ruang fleksibel 5 atau 6 hari sekolah.

 

“Peraturan Presiden ini memiliki hierarki yang lebih tinggi dibanding Permendikbud. Artinya, kebijakan lima hari sekolah ini tidak bisa dipaksakan untuk diberlakukan. Namun harus melihat kondisi riil di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya.

 

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Sri Susilowati menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat ini memang diagendakan sebagai respons terhadap ada polemik rencana kebijakan lima hari sekolah untuk tingkat SD dan SMP di Purworejo.

 

“Masukan, pendapat serta sikap dari berbagai kelompok masyarakat ini sangatlah penting sebagai masukan bagi kami dalam mengawal persoalan ini agar kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah nantinya betul memberikan maslahat untuk masyarakat secara luas di Kabupaten Purworejo,” tandasnya.

 

Sebelumnya, PCNU Purworejo juga silaturrahim untuk menyampaikan sejumlah rekomendasi eksternal hasil Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) kepada Pemerintah Daerah pasa Senin (14/07/2025) pagi. Silaturahim ini diterima langsung oleh Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti dan Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi. Rekomendasi tersebut antara lain:

 

1. Mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas masyarakat Purworejo.

 

2. Mendorong pemerintah daerah untuk meminimalisir peredaran minuman keras dan praktik karaoke liar yang berdampak negatif terhadap moral dan kehidupan keagamaan masyarakat.

 

3. Mengusulkan agar pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren, madrasah diniyah, dan TPQ, yang terbukti berperan penting dalam pembinaan akhlak generasi muda.

 

4. Mendorong kebijakan enam hari sekolah (Senin–Sabtu) untuk jenjang SD dan SMP tetap dipertahankan, dengan mempertimbangkan kajian yang sudah dibuat oleh PCNU.

 

Selain itu, silaturrahmi ini juga sebagai wahana untuk memaparkan garis besar tugas dan fungsi lembaga-lembaga di bawah PCNU Purworejo serta gambaran program-programnya yang aktif dalam pelayanan umat dan pembangunan masyarakat.

 

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari PCNU. Ia menegaskan komitmennya untuk terus menjalin sinergi dengan PCNU, serta seluruh organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo.

 

Senada dengan itu, Wakil Bupati Dion Agasi juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini. Ia menyatakan bahwa berbagai rekomendasi eksternal dan hasil kajian PCNU akan dikaji bersama Bupati serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sebagai bentuk kemitraan strategis antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil.