PMII Wonosobo Soroti Dampak 'Proyek Strategis Nasional'

Wonosobo, NU Online Jateng
Proyek Strategis Nasional (PSN) dicanangkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di mana Food Estate menjadi salah satu fokus pembangunan yang tertera dalam Perpres Nomor 109/2020 tentang perubahan Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. 

Food estate diklaim sebagai antisipasi terjadinya krisis pangan yang sekaligus menjadi upaya dalam menjaga ketahanan pangan negara Indonesia. Pada dasarnya food estate yang berkaitan dengan budaya bercocok tanam bukan sebuah penanda kemajuan peradaban. 

Hal tersebut sudah dilakukan sejak jaman Belanda pada tahun 1950, di mana mekanisme pertanian sudah digagas pada masa kolonial. Pada era sekarang, food estate dalam proses pembangunannya menimbulkan banyak sekali problematika baik dikaji dari sisi lingkungan maupun sosial masyarakat. 

Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan mahasuiswa Islam Indonesia (PMII) Wonosobo Ahmad Munawir menjelaskan, PMII Wonosobo telah mengkaji persoalan terkait proyek strategis nasional yang justru mengalami banyak kegagalan dan memberikan kerugian bagi masyarakat.

"Melihat Wonosobo yang hari ini menjadi salah satu wilayah proyek strategis nasional maka dalam membaca dan melihat situasi tersebut, diharapkan kader-kader PMII Wonosobo bisa benar-benar paham terkait persoalan yang timbul dan mampu bersikap terkait persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional tersebut," ujarnya.
 

Wonosobo menurutnya, yang masuk menjadi salah satu wilayah pembangunan food estate, tepatnya di Desa Lamuk, Kalikajar sebelumnya ditinjau oleh Presiden Jokowi justru memberikan tekanan bagi para petani, di mana para petani diharuskan untuk mengubah cara bercocok tanam yang semula menggunakan cara tumpang sari menjadi monokultur atau satu komoditas utama. 

"Petani juga diharuskan membuat kontrak dengan perusahaan yang mengelola food estate di wilayah tersebut sampai pada wilayah pemerataan harga juga diatur oleh perusahaan yang bersangkutan," terangnya. 

Jurnalis Investigasi sekaligus Sutradara film documenter, Dandhy Dwi Laksono hadir sebagai narasumber diskusi menyampaikan, meningkatkan produksi pangan tidak harus dengan memusatkan produksinya. 

"Daerah alluvial yang subur tidak seharusnya di konversi, ada ketidaktepatan pengelolaan tata ruang di mana daerah alluvial yang subur tersebut diubah menjadi kawasan industri, sedangkan daerah-daerah dengan tipe tanah gambut justru dialihfungsikan menjadi lahan pertanian," pungkasnya. 

Pengirim: Nabila
Editor: M Ngisom Al-Barony