Semarang, NU Online Jateng
Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pemprov dan Pemkab/Pemkot) untuk menginisiasi penyusunan peraturan daerah yang mengatur dan mengurus tentang pesantren di daerah.
"Perintah Presiden Jokowi kepada Menag yang baru saja dilantik beberapa hari lalu untuk menuntaskan amanat memajukan pesantren semestinya juga segera direspons dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan di daerah," kata Kiai Ubaid seusai menerima kunjungan Menag Yaqut Cholil Qoumas di kediamannya komplek Pesantren Al-Itqon Semarang, Sabtu (26/12).
Disampaikan, saat ini Kemenag sudah menyiapkan instrumen berbagai regulasi turunan UU Pesantren untuk menuntaskan amanat presiden. Agar realisasi keberpihakan kepada pesantren lebih maksimal, langkah pemerintah pusat itu semestinya diikuti pemerintah daerah.
"Karena itulah kepala daerah dan DPRD perlu didorong agar segera mengambil inisiatif untuk segera menerbitkan regulasi turunan tentang pesantren berupa perda. Melalui regulasi turunan di daerah ini akan mempersempit ketimpangan dan kesenjangan layanan pemerintah yang diberikan kepada lembaga pendidikan non pesantren dengan pesantren," tegasnya.
Ditambahkan, PWNU Jateng akan segera berkomunikasi dengan Pemprov Jateng agar segera berinisiatif menyiapkan perda pesantren yang dapat dijadikan payung hukum dan acuan dalam membantu pesantren untuk mengatasi berbagai problem yang dihadapinya.
"Selain itu kader-kader NU yang saat ini sedang mengemban amanat di lembaga parlemen lokal maupun kepala daerah juga akan didorong untuk menginisiasi penyusunan peraturan daerah tentang mengatur dan mengurus tentang pesantren itu," ucapnya.
Dikatakan, bahkan tidak hanya itu, PWNU Jateng siap untuk membantu menyiapkan materi dan bahan untuk dibahas ditingkat awal hingga masuk dalam daftar program legislasi daerah (prolegda) maupun pada saat pembahasan raperda di dewan sehingga produk regulasi lokal tentang pesantren di Jateng benar-benar dapat mengakomodir kepentingan pesantren.
"Kami juga akan mendorong PCNU se-Jateng untuk untuk berkomunikasi dengan Pemda setempat agar merespons perintah presiden ini. PWNU optimis jika upaya ini dilakukan secara masif tidak sulit menghadirkan regulasi yang membela kepentingan pesantren baik di pusat maupun daerah," tuturnya.
Saat menerima kunjungan Menag Gus Yaqut, Kiai Ubaid didampingi Wakil katib PWNU Jateng KH Munif Ahbdul Muhith, Ketua PWNU Jateng H Muhammad Muzamil, Sekretaris PWNU Jateng H Hudallah Ridwan Naim, Wakil Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jateng Abdul Basith, dan Ketua PW GP Ansor Jateng H Sholahudin Aly.
Kepala Kanwil Kemenag Jateng H Mustain Ahmad yang mendampingi Menag dalam acara silatarahim itu kepada NU Online Jateng mengatakan, jajarannya siap membantu dan memberi masukan jika raperda tentang pesntren akan diluncurkan.
"Kami siap membantu jika Pemda akan menyiapkan Perda pesantren," pungkasnya.
Penulis: Samsul Huda
Editor: M Ngisom Al-Barony
