Demak, NU Online Jateng
Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kabupaten Demak mengingatkan kepada masyarakat agar tidak menodai pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dengan perilaku politik transaksional atau money politic.
"Kami mengingatkan kepada semuanya, tim sukses, kandidat, dan pemilik hak suara agar tidak coba-coba bermain uang dalam pesta demokrasi kali ini," kata ketua PC ISNU Demak Muhammad Ali Maskun di Demak, Selasa (8/12).
Disampaikan, sanksinya berat jika terbukti main politik uang dalam pilkada, Undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 secara jelas mengatur perihal praktik politik uang. "Bukan hanya mereka yang memberikan imbalan, namun siapapun yang menerima imbalan akan ada sanksi hukumnya.
Pemberi dan penerima uang dapat dijatuhi sanksi pidana minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan ataupun denda, paling sedikit Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar," ucapnya.
Dia menambahkan, karena itulah ISNU Demak tidak segan-segan dan tidak kenal lelah dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk menghindari atau menjauhi perilaku politik transaksional.
"Pemberi dan penerima bisa kena pidana. Upaya yang ditempuh ISNU ini sangat disadari tidak populer di mata pihak-pihak yang sengaja ingin mengotori pesta demokrasi dengan money politic demi memenuhi ambisi meraih kemenangan dalam pilkada," tegasnya.
Dikatakan, sebagai badan otonom NU yang menghimpun potensi komunitas terpelajar lebih mementingkan terwujudnya pilkada yang bersih dan bermartabat dibanding memenuhi keinginan sesaat pihak-pihak tertentu namun mengotori nilai-nilai luhur demokrasi.
Pengamat politik UIN Walisongo Semarang Nur Syamsudin mengatakan, demi suksesnya pilkada yang bermartabat dan bersih dari praktek transaksional selain dibutuhkan kesadaran warga yang punya hak pilih untuk menolak money pilitic juga harus mentaati protokol kesehatan saat memberikan suara di TPS-TPS.
"Pada detik-detik pelaksanaan pilkada, kampanye untuk mensukseskan pilkada tetap harus dilakukan. Tolok ukur sukses pilkada di antaranya meliputi rakyat menggunakan hak suaranya alias tidak golput, stabilitas terjaga, dan protokol kesehatan diindahkan selama berlangsungnya pemungutan suara," pungkasnya.
Penulis: Samsul Huda
Editor: M Ngisom Al-Barony
