NU Online

Pidato Lengkap Gus Yahya tentang Transformasi Digital NU

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:00 WIB

Pidato Lengkap Gus Yahya tentang Transformasi Digital NU

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) (Foto: Humas Kemenkominfo)

Jakarta, NU Online 
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) didaulat memberi sambutan dalam Pembukaan Pelatihan Digital Leadership Transformasi Digital di Lingkungan Nahdlatul Ulama “NU Digdaya” (Digitalisasi Data dan Pelayanan) yang digelar di Pusdiklat Kemenkominfo, Jakarta, 22 – 26 Juli 2024.

 

Berikut adalah transkrip lengkap sambutan Gus Yahya dalam acara tersebut.

***

Assalāmualaikum warahmatullāhi wabarakātuh. 


Alhamdulillāh wa syukrulillāh, was shalātu was salāmu alā Rasūlillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah, wa 'alā ālihii wa shahbihi wa man wālāh. Amma ba’ad.


Yang saya hormati Pak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Pak Budi Setiadi. Ini beliau sengaja datang enggak pakai peci, supaya jelas mana yang menteri mana yang ketua umum. [Hadirin tertawa]. Soalnya kalau di sini enggak ada tulisannya, enggak ada yang tahu mana ketua umum, mana yang enggak, pakai peci semua. Yang saya hormati jajaran pimpinan Kemeninfo. Yang saya hormati perwakilan dari Prospera. Teman-teman dari PBNU, hadir di sini salah seorang ketua tanfidziyah, Pak Agus Zainal Arifin, ketua bidang transformasi digital. Ini memang tanggung jawab beliau. Wakil sekjen, Pak Najib Azca. Ini wakil sekjen bidang saya suruh [hadirin tertawa]. Yang saya hormati para peserta Digital Leadership Academy dari jajaran Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. 


Tadi Bu Roksana Khan (yang presentasi dengan menggunakan Bahasa Inggris, ed.) sempat mengalami kesulitan teknis untuk menyiarkan suaranya. Tapi alhamdulillah bisa diatasi sehingga bisa keluar suaranya, walaupun saya tahu, untuk sebagian besar peserta ini ada suaranya atau tidak sama saja. [hadirin tertawa]. 


Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepala Badan Pengembangan SDM bahwa MoU antara PBNU dengan Kemenkominfo ini ditandatangani pada bulan Mei 2022. Dan itu adalah salah satu dari kerja sama yang paling awal dijalin oleh PBNU, khususnya dengan kementerian di dalam pemerintahan kita. Kenapa? Karena memang agenda transformasi digital itu menjadi salah satu agenda utama yang kita sepakati sejak awal. Dan kita sudah mau sejak awal: ini pokoknya segera transformasi digital. 


Tapi memang proses transformasi digital ini harus menempuh satu jalan yang yang tidak sederhana dan tidak linear. Ada sejumlah hal yang harus kami lakukan terlebih dahulu sebelum sampai kepada hal-hal yang lebih teknis yang bersifat teknologi, dan prosesnya membutuhkan waktu. Sehingga memang baru dua tahun kemudian kita sekarang berhasil mencapai tahap berikutnya, yaitu tahap penyiapan fasilitas teknologi yang dibutuhkan, mulai dari software sampai dengan hardware-nya. Insyaallah pada akhir bulan ini Nahdlatul Ulama sudah siap untuk mengoperasikan platform yang kita sebut sebagai NU Digdaya ini, yaitu Digital Data dan Layanan, yang akan menjadi platform yang menampung seluruh urusan keorganisasian dan layanan masyarakat di lingkungan Nahdlatul Ulama. 


Jadi di Agustus nanti, Pak Menteri, insyaallah di PBNU sudah enggak ada lagi kertas beredar. Insyaallah. Semuanya sudah melalui proses digital. Itu pun nantinya kita masih membutuhkan lebih lanjut satu proses nontechnological treatment. Jadi langkah-langkah di luar teknologi yang harus kita tempuh untuk mempersiapkan – seperti yang disebut oleh Pak Kepala BPSDM tadi – pola pikir, mindset dari jajaran dan pengurus Nahdlatul Ulama ini, agar siap mengoperasikan keseluruhan mekanisme digital ini. 


Memang, Bapak Ibu sekalian, transformasi digital atau mungkin secara lebih spesifik saya sebut saja manajemen organisasi melalui platform digital, itu adalah keniscayaan ketika kita menghadapi perkembangan demografis yang membuat ukuran organisasi itu sendiri tidak mungkin dikelola kecuali melalui platform digital. Dan ini sudah terjadi di berbagai pemerintahan. Indonesia ini kayaknya termasuk yang agak belakangan, Pak Menteri, ya. Sebelum ini itu ada Inggris dan beberapa negara lain yang sudah menerapkan e-government. Kenapa? Karena melihat bahwa mengelola demografi yang ukurannya besar itu enggak mungkin lagi bisa efektif kecuali melalui platform digital. 

 

Selengkapnya klik di sini.