Pati, NU Online Jateng
Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kabupaten Pati kerja sama dengan Lembaga Penelitian Independen dan nonprofit AKATIGA bersama akan mengawasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Atas prakarsa Fatayat NU akan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelayanan JKN-KIS, Bupati Pati meresmikan program Perempuan Bersuara Mengawasi JKN-KIS di Pati bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (27/9).
Ketua PC Fatayat NU Pati Asmonah kepada NU Online Jateng, Selasa (28/9) mengatakan, untuk melakukan pengawasan program JKN-KIS pihaknya akan menerjunkan tujuh kader. Lima kader terjun langsung ke lapangan dan dua kader sebagai koordinator kabupaten serta bertugas lainnya.
“Kader-kader ini untuk melakukan pemantauan agar data BPJS Kesehatan benar-benar valid dan tepat sasaran. Yang menerima BPJS Kesehatan terutama PBI benar atau tidak,” katanya.
Disampaikan, sebagai tahap awal, program tersebut akan menyasar di lima desa dan kecamatan, yakni di Gunungwungkal, Dukuhseti, Trangkil, Margorejo, dan Margoyoso.
"Setelah enam bulan akan dievaluasi dan mendapatkan pola pemantauan, pihaknya akan mengembangkan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pati lainnya. Program ini secara tidak langsung membantu pendataan, kami membenahi data dari tingkat desa,” jelasnya.
Anggota DPR RI komisi IX Nur Nadlifah yang turut hadir dalam peresmian program pengawasan mengatakan, program JKN-KIS mempunyai segudang permasalahan dan kendala. "Sejak diprogramkan, JKN-KIS masih mempunyai pekerjaan rumah mulai dari sistem pelayanan, kepesertaan, dan pembayaran," terangnya.
Menurutnya, setelah diluncurkan pemerintah hingga sampai hari ini, masih ada permasalahan yang harus diselesaikan, baik dari pelayanan, pembayaran maupun kepesertaan ini ada kendalanya.
"Data peserta BPJS Kesehatan yang masuk dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih banyak kurang valid, sehingga menimbulkan permasalahan. Ini kerugian yang sangat besar. Ada jutaan data yang seharusnya tidak perlu di-cover pemerintah, malah di-cover. Oleh sebab itu, akan ditinjau mulai dari tingkat desa,” pungkasnya.
Kontributor: Fikrul Umam
Editor: M Ngisom Al-Barony
