Jakarta, NU Online
Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghapus jurusan IPA, IPS, dan Agama pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Penerapan kebijakan ini dinilai dapat mengurangi jam kerja guru.

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyatakan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka yang membebaskan siswa memilih mata pelajaran sesuai minat mereka menimbulkan tantangan dalam pengelolaan kelas dan ketersediaan guru.

"Sekolah dengan kapasitas besar mungkin dapat menyesuaikan, namun sekolah kecil dengan fasilitas dan sumber daya guru yang terbatas akan kesulitan. Jika setiap siswa memilih mata pelajaran yang berbeda, maka skenario kelasnya harus banyak," ujar Iman kepada NU Online, Sabtu (20/7/2024).

 

Iman mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka jauh lebih fleksibel, meski beban kerja cukup besar, namun bisa dialihkan dengan kegiatan-kegiatan lain seperti menjadi pembimbing project P5.

 

"Itu dalam kondisi ideal, tetapi dalam kenyataannya ini juga sangat merepotkan sekolah karena sumber daya guru dan pilihan siswa harus sinkron. Jika tidak, sekolah akan kekurangan guru karena pilihan-pilihan siswa mungkin tidak bisa diprediksi," ungkapnya.

Dilihat dari tujuan utamanya, kata Iman, kebijakan ini cukup fleksibel, namun ia berharap Kemendikbud melihat kondisi lapangan agar ada solusi setelah melihat sumber daya guru di sekolah dan minat bakat anak terakomodir.

 

"Kami kira kebijakan ini baik, tetapi harus dipertimbangkan kondisi lapangan, terutama di sekolah dengan sumber daya guru yang kurang dan kapasitas sekolah dalam membuka skenario kelas. Makin banyak pilihan, makin banyak kelas, dan ada kemungkinan guru tidak mendapatkan jamnya. Ini harus dipikirkan,” jelasnya.

Selengkapnya klik di sini.