Purworejo, NU Online Jateng 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Purworejo menyampaikan sikap tegas dalam pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo di Pendopo Kabupaten, Senin (14/7/2025). Dalam forum silaturahim tersebut, PCNU memperkenalkan struktur kepengurusan masa khidmah 2025–2030 dan menyerahkan hasil rekomendasi eksternal Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) I kepada pemerintah daerah.

 

Ketua Tanfidziyah PCNU Purworejo, H Muhammad Haekal, menegaskan pentingnya kolaborasi antara NU dan pemerintah dalam menjaga moralitas masyarakat. Salah satu poin utama rekomendasi PCNU adalah penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah untuk jenjang SD dan SMP.

 

“Penerapan lima hari sekolah mengancam keberlangsungan pendidikan keagamaan nonformal seperti madrasah diniyah dan TPQ. Ini juga berdampak pada perkembangan psikologis anak,” tegas Sekretaris PCNU, Muhammad Churdaini, saat menyerahkan rekomendasi kepada Bupati Hj Yuli Hastuti dan Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi.

 

Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, UU Sisdiknas, dan UU Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak anak dan pendidikan keagamaan.

 

Selain itu, PCNU juga mendesak penertiban praktik karaoke liar dan peredaran minuman keras di berbagai wilayah Purworejo yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

 

“Kami meminta langkah konkret dari Pemkab untuk menindak praktik yang merusak moral generasi muda ini,” imbuh Churdaini.

 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Yuli Hastuti menyambut baik masukan dari PCNU dan menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan sosial di tengah masyarakat. Wakil Bupati Dion Agasi juga menyatakan bahwa rekomendasi PCNU akan dikaji lebih lanjut bersama OPD terkait.

 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus tanfidziyah, syuriyah, serta perwakilan lembaga dan badan otonom di lingkungan PCNU Purworejo.