Kendal, NU Online Jateng
Jika rais dan ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Sukorejo Kendal melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis pada pemilu serentak 2024, maka akan dikenakan sanksi penonaktifan sementara selama kegiatan pemilu dan tidak boleh mengatasnamakan MWCNU Sukorejo.
"Ini masih draf akan kita bahas pada Pra Konferensi. Jika disetujui akan menjadi salah satu keputusan Konferensi MWCNU Sukorejo yang akan digelar 21 Agustus mendatang," kata Ketua Panitia Pengarah Saefudin.
Hal itu mengemuka dan disepakati menjadi draf komisi organisasi pada rapat panitia Konferensi MWCNU Sukorejo di Afuza Caffe Sumber Kebumen Jumat (13/8).
Ahmad Saefudin mengungkapkan, draf tersebut akan dibawa dan dibahas pada Pra Konferensi bersama draf program kerja yang akan digelar Sabtu malam 14 Agustus di gedung NU Sukorejo
Menurutnya, jika rais atau ketua terpilih nanti melanggar hasil keputusan organisasi itu akan dikenakan penonaktifan sementara. "Mekanisme penonaktifannya melalui rapat harian gabungan syuriyah dan tanfidziyah," tambahnya.
Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Desa Tampingwinarno Budi Irwanto kepada NU Online Jateng menyatakan setuju dengan draf tersebut agar MWCNU Sukorejo tidak terseret dalam permainan politik praktis pada setiap pemilu.
"Alhamdulillah pada Pilkada serentak 2020 Kemarin MWCNU Sukorejo tidak terseret arus permainan Pilkada Kendal," kata Budi.
Dikatakan, aturan itu juga muncul dilatarbelakangi banyaknya kader NU yang juga aktif dalam politik praktis tapi ingin maju dalam pencalonan Ketua MWCNU Sukorejo masa khidmat 2021-2026.
Diketahui tiga kandidat Ketua MWCNU pada Konferensi 21 Agustus nanti ditengarai dibackup partai politik yakni Setiyono (PPP), H Ali Murtadho (Gerinda), dan M Reza Pahlevi (PKB).
Kontributor: Fahroji
Editor: M Ngisom Al-Barony
